Iseng-iseng

TEGUR saya jika saya berbuat SALAH!
TAMPAR saya jika itu memang perlu..
namun JANGAN TINGGALKAN saya dalam keadaan bersalah.

Makalahku SPJD PGRI




SPJD PGRI
Sejarah Perkembangan PGRI



 BAB I
PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang
Di dalam kebudayaan bangsa Indonesia, profesi guru mempunyai kedudukan paling tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Masyarakat jawa mengenal ungkapan “guru, ratu, wong tuwo karo” artinya adalah taatilah pertama-tama gurumu, lalu rajamu, kemudian kedua orang tuamu. Penghargaan guru tersebut juga terjadi pada masa kolonial, dimana status profesi guru mempunyai kedudukan yang terhormat karena itu guru dihargai oleh masyarakat. Mereka dianggap panutan masyarakat, pemimpin masyarakat, dipanggil ndoro guru dengan status ekonomi yang cukup tinggi. Pada masa kolonial, memang status profesi guru relatif tinggi.
Pada masa penjajahan Jepang, sang guru mendapat kehormatan dengan julukan “Sensei” yang sesuai dengan kebudayaan Jepang dimana guru mempunyai kedudukan sosial yang sangat dihormati. Selanjutnya pada masa pasca kemerdekaan sekitar tahun 1950-an, profesi guru pernah menjadi dambaanorang. Dalam berbagai daerah, ambil contoh di kawasan Indonesia Timur, yang dicari adalah pegawai negeri atau guru.
Dengan perkembangan jaman dan pola fikir masyarakat, terjadilah pergeseran anggapan tentang guru, berkaitan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Profesi guru bukanlah merupakan pilihan utama dan bergensi, bahkan status profesi guru lebih rendah dibandingkan dengan profesi lain seperti dokter, hakim, teknisi, dan bahkan buruh sekalipun. Profesi guru semakin terpuruk, khususnya guru Sekolah Dasar (SD) yang terkesan “terbelakang” kesejahteraannya. Padahal keprofesian guru menuntut kecakapan dan usaha intelektual yang tinggi, serta pendidikan formal yang cukup tinggi.
Selain itu, Guru juga mempunyai peranan penting di dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan. Namun tidak banyak orang yang mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, makalah ini di tulis untuk menjelaskan bagaimana pentingnya tokoh seorang guru dan seberapa besarnya peranan guru di dalam berjuang melawan penjajah.


2.      Rumusan Masalah
Dari Uraian Latar Belakang Di Atas Dapat Dirumuskan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:
a.       Apa Pengertian Dari Guru ?
b.      Bagaimana Gerakan Guru Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan ?
c.       Bagaimana Pendidikan Di Jaman Penjajahan Belanda ?
d.      Bagaimana Perjuangan Guru Pada Masa Penjajahan Belanda ?
e.       Bagaimana Pendidikan Di Jaman Penjajahan Jepang ?
f.       Bagaimana Perjuangan Guru Pada Masa Penjajahan Jepang ?
g.      Bagaimana Guru Pada Masa Orde Baru ?
h.      Bagaimana Perjuangan Guru Pada Masa Reformasi ?

3.      Tujuan
Dari Rumusan Masalah Di Atas Dapat Ditarik Tujuan Sebagai Berikut :
a.       Mengidentifikasi Pengertian Guru
b.      Menjelaskan Keadaan Pendidikan Di Jaman Penjajahan Belanda
c.       Menjelaskan Perjuangan Guru Pada Masa Penjajaham Belanda
d.      Menjelaskan Tujuan Lahirnya Organisasi Pgri
e.       Menjelaskan Keadaan Pendidikan Pada Jaman Penjajahan Jepang
f.       Menjelaskan Perjuangan Guru Pada Masa Penjajahan Jepang
g.      Menjelaskan Keadaan Guru Pada Masa Orde Baru
h.      Menjelaskan Perjuangan Guru Pada Masa Reformasi









BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Guru
Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
Secara etimologis (asal usul kata), istilah guru berasal dari bahasa Indiayang artinya orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara. Dalamtradisi agama Hindu, guru dikenal sebagai Maha Resi guru yakni para pengajar yang bertugas untuk menggembleng para calon biksu di bhinaya pantii (tempat pendidikan bagi para biksu). Dalam bahasa Arab, guru dikenal dengan almu'alimatau ustadz yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim (tempat memperoleh ilmu). Dengan demikian, al-mu'alim atau ustadz, dalam hal ini juga mempunyai pengertian orang yang mempunyai tugas untuk membangun aspek spiritualitas manusia.Dari aspek lain, beberapa pakar pendidikan telah mencoba merumuskan pengertian guru dengan definisi tertentu.
Menurut Poerwadarminta guru adalah orang yang kerjanya mengajar. Dengan definisi ini, guru disamakan dengan pengajar. Dengan demikian, pengertian guru inihanya menyebutkan satu sisi, yaitu sebagai pengajar, tidak termasuk pengertian guru sebagai pendidik dan pelatih. Sementara itu, Zakiyah Daradjat dikutip dari buku “Menjadi Guru Efektif” menyatakan bahwa guru adalah pendidik professional karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. Dalam hal ini, orang tua harus tetapsebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sedangkan guru adalah tenaga professional yang membantu orang tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah. Dari pengertian diatas, guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dan upaya mencerdaskan kehidupan bagsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal maupun aspek lainnya berada di lembaga pendidikan sekolah., baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu (vidya) dan juga pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual/kejiwaan murid-muridnya.
Dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Murid seorang guru memandang gurunya sebagai jelmaan Buddha atau Bodhisattva.
Dalam agama Sikh, guru mempunyai makna yang mirip dengan agama Hindu dan Buddha, namun posisinya lebih penting lagi, karena salah satu inti ajaran agama Sikh adalah kepercayaan terhadap ajaran Sepuluh Guru Sikh. Hanya ada sepuluh Guru dalam agama Sikh, dan Guru pertama, Guru Nanak Dev, adalah pendiri agama ini.
Orang India, China, Mesir, dan Israel menerima pengajaran dari guru yang merupakan seorang imam atau nabi. Oleh sebab itu seorang guru sangat dihormati dan terkenal di masyarakat serta menganggap guru sebagai pembimbing untuk mendapat keselamatan dan dihormati bahkan lebih dari orang tua mereka
Jadi dapat disimpulkan bahwa guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

B.     Sejarah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
1.      Gerakan Guru pada Masa Perjuangan Kemerdekaan
Semangat nasionalisme sudah lama tumbuh di kalangan guru semenjak lahirnya kesadaran berorganisasi, kesadaran perjuangan nasional, kesadaran untuk menuntutpersamaan hak dan posisi dengan pihak belanda.
Usaha perjuangan nasib dan posisi guru berjalan terus. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dahuli selalu dipegang oleh orang belanda, satu persatu pindah ke tangan bangsa indonesia. Perjuangan ini akhirnya memuncak pada kesadaran dan cita – cita kemerdekaan bukan sekedar nasib belaka.
Pada tahun 1032 nama PGHB diganti dengan PGI (Persatuan Guru Indonesia). Pergantian nama “Hindia Belanda” dengan “indonesia”Dalam nama organisasi ini mengejutkan Belanda,karena nama Indonesia termasuk yang paling tidak desenangi oleh penjajah Belanda karena mencerminkan tumbuhnya semangat Nasionalisme.
Perang dunia 2 pecah pada tahun 1939. Setahun kemudian, negri Belanda diduduki tentara Jepang. Pada tahun 1941 semua guru laki-laki Belanda ditugaskan menjadi milisi, untuk mengatasi kekurangan guru di Indonesia. Pada zaman kedudukan Jepang keadaan berubah segala organisasi dilarang, sekolah ditutup. Segala kegiatan pendidikan dan politik membeku. Barulah menjelang Jepang takluk kepada tentara sekutu, sekolah dibuka kembali.

2.      Pendidikan dan Sekolah pada Masa Penjajahan Belanda
Keadaan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sangat memprihatinkan baik dari segi pendidikan, guru, dan sekolahnya.
Pada jaman Protugis dan spanyol mulai didirikan sekolah-sekolah model baru, berlainan dengan sekolah-sekolah pesantren. Di sekolah ini tidak hanya diajarkan tentang agama namun juga diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah-sekolah ini hanya berada di kepulauan Maluku sampai kedatangan VOC di Indonesia. VOC berkuasa di Indonesia pada tahun 1600-1800. VOC ini juga mengadakan sekolah-sekolah di daerah kekuasaan mereka seperti kepulauan Maluku, di beberapa pulau di kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara), di Batavia (Jakarta), dan di Semarang.
Sekolah-sekolah Belanda ini diadakan 2 jam pada waktu pagi dan 2 jam pada waktu sore hari. Pada mulanya bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Belanda, akan tetapi karena hasilnya tidak memuaskan maka diganti dengan bahasa Melayu. Anak-anak tidak teratur didalam bersekolah karena mereka harus membantu kedua orang tuanya. Gurunya berkebangsaan Belanda dan kebanyakan tidak mendapatkan latihan sebagai guru. Pelajaran yang diberikan hanya terdiri dari agama, menyanyi, membaca, menulis dan berhitung. Orang-orang yang sudah tamat sekolah harus berkumpul dua kali dalam seminggu untuk kelas-kelas lanjutan.

a.       Pada tahun 1684 diumumkan Undang-Undang Sekolah pertama, yang isinya antara lain :
Ø  Untuk mendirikan sekolah harus seijin pemerintah
Ø  Jam pelajaran sekolah jam 08.00-11.00 dan jam 14.00-17.00
Ø  Dilarang adanya pelajaran campuran antara anak laki-laki dan perempuan
Ø  Hari libur dan uang sekolah diatur pemerintah
Ø  Sekolah-sekolah dimonitoring 2 kali setahun

b.      Pada tahun 1778 dikeluarkan Undang-Undang yang baru, yang isinya antara lain :
·         Tiap-tiap sekolah dibagi dalam 3 kelas
·         Di kelas satu diajarkan membaca, menulis, berhitung, menyanyi, dan agama.
c.       Pada tahun 1800 VOC dibubarkan, Indonesia dijajah secara langsung oleh pemerintahan Belanda. Dalam bidang pendidikan hampir sama dengan VOC hanya sekarang pendidikan diperbanyak akibat pengaruh dari Liberalisme. Gubernur Jendral Daendels (tahun 1808-1811) memerintahkan kepada para Bupati di Jawa untuk mendirikan sekolah-sekolah pribumi.
d.      Tahun 1830 Pemerintah Belanda memerintahkan kepada para Bupati dan Residen untuk mendirikan sekolah pribumi dengan mata pelajaran budi pekerti, membaca, dan menulis.
e.       Tahun 1850 pemerintah mendirikan Sekolah Dasar Missie (Zending) di Maluku, Manado, Timor, Jawa, dan Kalimantan.
f.       Tahun 1852 didirikan sekolah guru.
g.      Tahun 1867 didirikan Depertemen Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap permasalahan pendidikan.
h.      Tahun 1871 Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya :
v  Jumlah pendidikan guru ditambah
v  Sekolah-sekolah dasar diperuntukkan bagi anak golongan nigrat dan umum
v  Pelajaran diberikan dengan bahasa daerah
v  Mata pelajaran yang diberikan dalah membaca, menulis dan berhitung
v  Mata pelajaran pilihan berhitung, ilmu bumi, sejarah, biologi, pertanian, menggambar, penelitian, menyanyi, dan bahasa Belanda
v  Semua pengeluaran kecuali uang sekolah ditanggung oleh pemerintah
v  Agama tidak boleh diajarkan di sekolah pemerintah
i.        Tahun 1892 dikeluarkan peraturan pemerintah :
§  Ada sekolah tingkat I untuk anak-anak tingkat dasar
§  Ada sekolah tingkat II untuk masyarakat umum
Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda semakin bertambah jumlahnya dan berjenis-jenis. Hal ini memang disengaja oleh pemerintah Belanda dalam rangka melaksanakan politik devide et empera dalam bidang pendidikan di Indonesia.
j.        Sampai dengan tahun 1937 sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintahan Belanda adalah :
1.      Sekolah Desa
Sekolah desa ini diseduaikan dengan kehidupan desa. Lama pelajaran 3 tahun, selama dua setengah jam sehari. Di sini diajarkan bahasa daerah, berhitung, yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, membaca menulis dengan huruf daerah dahulu dan kemudian huruf latin. Jumlah sekolah desa tahun 1921 ada 8000 buah dengan murid 543.000 orang.
2.      Sekolah Kelas Dua
Sekolah Kelas Dua untuk umum. Waktu Sekolah Desa diadakan, beberapa Sekolah Kelas Dua ini dijadikan “Standaard School” atau “Vervolgschool”, yaitu sekolah sambungan bagi sekumpulan Sekolah Desa yang berdekatan, dengan maksud supaya pengajaran sama dengan pengajaran di Sekolah Kelas Dua biasa. Lama pelajaran 2 tahun sesudah Sekolah Desa. Sekolah Kelas Dua pada mulanya terdiri dari 3 kelas, kemudian ditambah menjadi 4 kelas dan akhirnya menjadi 5 kelas. Di sekolah ini diajarkan bahasa Melayu. Tamatannya hanya dapat meneruskan ke Sekolah Normal (untuk calon guru Sekolah Kelas Dua) dan Sekolah Pertukangan (Ambachtschool).
3.      Schakelschool atau Sekolah Penghubung
Sekolah ini, selama 5 tahun mengajarkan murid-murid Sekolah Kelas Dua yang pandai dari kelas 3, 4 atau 5 sehingga mencapai kepandaian setaraf dengan kepandaian tamatan HIS. Tamatan Schakelschool ini dapat meneruskan pelajaran ke MULO.
4.      Hollands Inlandse School (HIS)
Lama pelajaran 7 tahun. Pada sekolah ini diajarkan 3 bahasa, yaitu bahasa Daerah, Bahasa Melayu, dan Bahasa Belanda. Sekolah ini merupakan dasar bagi anak Indonesia yang ingin melanjutkan pelajarannya ke MULO, AMS dan Sekolah Tinggi. Yang dapat diterima di HIS adalah anak-anak bangsawan atau pegawai negeri.

Pada tahun 1921 jumlah sekolah ini ada 146 buah milik negeri dan 64 buah sekolah swasta yang mendapat subsidi, jumlah murid seluruhnya ada 400.000 orang.
1.      Europese Lagere School (ELS)
Sekolah rendah untuk bangsa Belanda ini mata pelajarannya diatur sehingga dapat bersambung dengan sekolah rendah yang ada di negeri. Lama pelajarannya 7 tahun. Dari 27.000 murid yang ada pada waktu itu, 3.400 anak Indonesia dan 1.400 anak Tionghoa. Murid-murid tamatan ELS yang dapat surat keterangan dari Kepala  Sekolah dapat diterima di kelas I MULO, yang lulus ujian tertulis dalam bahasa Belanda dapat diterima di HBS.
2.      Sekolah MULO
MULO itu asal mulanya merupakan dua kelas tambahan pada ELS kelas I, untuk memberikan pengajaran rendah yang lebih lanjut kepada tamatan ELS tersebut. Secara berangsur-angsur pelajaran pada kelas ini ditambah dan lama pelajarannya diperpanjang menjadi 3 tahun. Pada tahun 1914 telah ada 10 MULO. Pada tahun 1919 MULO ini dijadikan bagian bawah dari IMS, yang kemudian menjadi AMS. Pada tahun 1925 terdapat 19 buah MULO negeri dan 7 buah MULO partikelir. Jumlah murid seluruhnya ada 3.900 orang, diantaranya 1.635 orang Indonesia.
3.      Algemene Middlelbare School (AMS)
Sekolah ini didirikan pada tahun 1919 dengan nama Indische Middlelbare School (IMS). Pada tahun 1919 AMS ini terdapat di Jogja dengan jurusan Ilmu Hisab dan Ilmu Alam (Wis en Natuurkundige Afdeling). Kemudian dibuka 2 jurusan lagi, yaitu jurusan bahasa-bahasa Barat dan jurusan bahasa-bahasa Timur.
4.      Hogere Burger School (HBS)
HBS ini terdapat di Betawi, Bandung, Semarang dan Surabaya. Lama pelajarannya 5 tahun. HBS yang ada di Indonesia sama dengan HBS di Belanda. Dari HBS 5 tahun ini tamatannya bisa masuk ke Sekolah Perniagaan dan Sekolah Ilmu Pelayaran, yang lama pelajarannya masing-masing 5 tahun. Terdapat 6 buah HBS partikelir (swasta), tetapi murid-muridnya semua wanita.
5.      Sekolah Kejuruan
v  Guru Sekolah Desa diambil dari tamatan Sekolah Kelas II. Selama 2 tahun mereka mengikuti kursus untuk guru desa.
v  Kursus Guru Bantu, yaitu tamatan Sekolah Kelas II yang mengikuti kursus guru selama 2 tahun sambil mengajar.
v  Normaal school menerima murid tamatam Sekolah Kelas II. Lama pelajaran 4 tahun.
v  Kwekschool atau Sekolah Raja, mendidik guru untuk HIS. Lama pelajarannya 4 tahun sesudah HIS. Bahasa yang diajarkan yaitu, bahasa Daerah, bahasa Melayu, dan bahasa Belanda.
v  Hogere Kweekschool (HKS) tamatan kweekschool yang terpilih dan mahir bahasa Belanda dapat melanjutkan di HKS. Lama belajarnya 3 tahun.
v  Hollands Inlandes Kweekschool (HIK). HIK mengantikan HKS, yang diterima di HIK adalah tamatan HKS yang lama belajarnya 6 tahun, atau tamatan MULO yang lama belajarnya 3 tahun. Pada HIK ini diajarkan ilmu alam/kimia, ilmu pasti, bahasa Inggris, bahasa Jerman, di samping bahasa Belanda yang menjadi bahasa pengantar.
v  Hollands Chinese Kweekschool (HCK) yang sederajat dengan HIK.
v  Kursus Hoofdakte adalah kursus-kursu untuk calon Kepala Sekolah HIS,  HCS dan HAS. Yang diterima, guru-guru tamatan HKS, HCK, HIK, Europese Kweekschool yang terpilih. Lama kursus untuk Kepala Sekolah berbahasa Belanda ini 2 tahun.
v  Osvia singkatan dari Opleidings-School voor Inlandes Ambtenaren adalan sekolah untuk mendidik calon : Pangreh Praja. Nama sekolah ini sesudah ditingkatkan mutunya diganti menjadi Mosviba (Middelbare Opleidings School voor Bestuursambtenaren). Lama pendidikan 6 tahun sesudah HIS, yaitu 3 tahun tingkatan MULO dan 3 tahun berikutnya tingkatan Sekolah Menengah Atas.
v  Bestuurschool ialah untuk mendidik calon-calon Bupati. Yang diterima, pejabat pangreh praja tamatan Mosviba yang terpilih dan sebagian besar anak Bupati.
v  Sekolah-sekolah jurusan lainnya : Sekolah Pertanian (Kultuurschool) di Bogor, Sekolah Pertanian Menengah Atas, Sekolah Dokter Hewan, Sekolah Dokter Gula, Sekolah Pelayaran Menengah Atas (Prins Hendrik School), Sekolah Pendidikan Kelasi Bangsa Indonesia di Makasar, Rechtschool yang kemudian ditingkatkan menjadi Rechts Hoge School (Sekolah untuk Sarjana Hukum), Sekolah Dokter Jawa (Stivia) yang kemudian ditingkatkan menjadi Medische Hoge School (MHS). Sekolah-sekolah teknik dari Ambachtschool sampai ke Technische hoge School.

3.      Lahirnya PGRI Tanggal 25 November 1945
Proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai efek sangat besar terhadap seluruh pejuang kemerdekaan.pendiri Republik ini dan juga para guru pada kurun waktu pasca tahun 1945.
Semangat proklamasi itulah yang menjiwai penyelenggaraan Kongres Pendidikan Bangsa pada tanggal 24-25 November 1945 bertempat di Sekolah Guru Putri (SGP) Surakarta, Jawa Tengah. Dari kongres itu lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan wahana persatuan dan kesatuan segenap guru diseluruh Indonesia. Pendiri PGRI adalah Rh. Koesnan, Amin Singgih, Ali Marsaban, Djajeng Soegianto, Soemidi Adisasmito, Abdullah Noerbambang, dan Soetono. Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tujuan:
1.      Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
2.      Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengaajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.
3.      Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.
PGRI lahir sebagai “anak sulung” dari proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 yang memiliki sifat dan semangat yang sama dengan “ ibu Kandungnya”,yaitu semangat persatuan dan kesatuan ,pengorbanan dan kepahlawanan untuk tentang penjajah. PGRI merupakan organisasi pelopor dan pejuang karena itu para pendiri PGRI mengangkat semangat persatuan dan kesatuan, tujuannya yaitu fungsi anggota PGRI sebagai pendidik bangsa bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dari segi pendidikan.

4.      PGRI pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)
PGRI adalah “Kedaulatan Rakyat”dengan tujuan seperti disebutkan terdahulu. Dilihat dari tujuannya, sangat jelas bahwa cita – cita PGRI sejalan dengan cita – cita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Para guru diIndonesia menginginkan kebebasan dan kemerdekaan, memacu kecerdasan bangsa dan membela serta memperjangkan kesejahtraan anggotanya.
Agar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Bangsa Belanda lebih terorganisasi pemerintah pusat pada tanggal 5 Oktober 1945 TKR untuk melindungi keamanan Rakyat dari provokasi dan Agresi Belanda konferensinya tgl. 12 November 1945 Panglima Besarnya Kolonel Soedirman dengan Pangkat Jendral.
a.       Kongkres II PGRI di Surakarta 21-23 November 1946 Melalui kongres ini PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah:
1.      Sistem pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan nasional.
2.      Gaji guru supaya tidak dihentikan.
3.      Diadakan undang-undang pokok pendidikan dan undang-undang pokok pemburuhan.
b.      Kongkres III PGRI di Madiun 27-29 Februari 1948
Kongkres yang diadakan dalam keadaan darurat ini memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi, ditempuh jalan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya keresidenan memiliki satu cabang menjadi cabang lebih kecil tetapi dengan jumlah sedikitnya 100 orang diharapkan yang lebih kecil itu dapat lebih aktif.
Cita-cita besar PGRI tercapai baik dibidang pendidikan maupun dibidang pemburuhan. Nama PGRI tidak asing lagi, termasuk diluar negeri. Dibuktikan adanya undangan dari NEA, juga undangan dari WCOTP untuk menghadiri kongkres II yang diadakan oada bulan Juli 1984 di London.



5.      PGRI pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
1.      Kongkres IV PGRI di Yogyakarta 26-28 Februari 1950
Presiden RI memuji PGRI yang menurut pendapatnya tidakbisa lain dari pada pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan bangsa. Oleh karena itu, Presiden RI menganjurkan untuk mempertahankannama, bentuk, maksud, tujuan, dan cita – cita PGRI sesuai dengan kehendak dan tekad para pendirinya.
Kongkres IV PGRI dihadiri beberapa utusan dari luar-luar “daerah Renville”, yaitu: Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, bahkan dari Sumatra, yaitu: Sigli, Bukit tinggi, dan Lampung. Pengurus pusat SGI di Bandung datang pada kongkres IV di Yogyakarta untuk secara resmi menggabungkan diri kedalam PGRI dengan menyerahkan 38 cabang. Delegasi SGI terdiri atas, Jaman Soejanaprawira, Djoesar Kartasubrata, M.Husein, Wirasoepena, Omo Adimiharja, Sukarna Prawira, dan Anwar Sanusi. RIS diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.
Kembalinya kongkres IV PB PGRI berada di Jakarta segera berkantor diruangan SMA Negeri 1 Jakarta di Jln. Budi Utomo. Pada akhir February 1950 sebanyak 30 cabang SGI diseluruh Negara menyatakan memisahkan diri dari SGI kemudian masuk PGRI. Yaman Soejanaprawira (KPI Jawatan PP dan K), M.Husein dkk berjasa sekali. Pada tahun 1950 pemerintah RI mengeluarkan PP No. 16/1950, sangat menguntungkan para guru, namun pelaksanaan penyesuaian gaji ternyata disana-sini berjalan serat. Kegembiraan menyambut keluarnya PP 16/1950 segera berbalik menjadi kekesalan dan keresahan, terutama dikalangan guru di Jawa Barat. Guru-guru diJawa Barat mengancam untuk mengadakan pemogokan, menurut rencana dimulai pada 12 Juni 1950 pukul 10.00 pagi. Usaha ini berhasil, akhirnya disetujui pemerintah. Hal ini mengokohkan wibawa PGRI dibuktikan dengan lancarnya PP No. 32/1950 tentang penghargaan kepada pelajar pejuang.

2.      Kongres V PGRI di Bandung 19-24 Desember 1950
Acara pun lebih bervariasi karena dalam kongres ini bicarakan suatu masalah yang prinsipil dan faundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanhutnya, yaitu asas organisasi ini : apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial atau pancasila akhirnya pancasila menjadi asas organisasi Kongres V merupakan “Kongres Persatuan”. Kongres dihadiri oleh perwakilan luar negeri yang ada diJakarta. Rapat diadakan dipusat kebudayaan Jln. Naripan, kongres ini membicarakan suatu masalah yang prinsipil dan fundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI yaitu asas organisasi akankah memilih sosialisme keadilan sosial ataukah pancasila. Akhirnya, pancasila diterima sebagai asas organisasi. Sejak kongres V mulai nyata daerah dibentuk beserta susunan pengurusnya konferda mulai dilaksanakan. Mulanya konferda dilaksanakan di Cirebon, Solo, Jember pada Maret 1951, selanjutnya konferda meluas ke pulau lainnya, tanggal 27 Februari 1952 di Makassar dan 20 maret 1952 di Banjarmasin. Hasil nyata dari konsolidasi ialah masuknya 47 cabang di Sulawesi dan Kalimantan kedalam barisan PGRI.

3.      Kongres VI PGRI di Malang 24-30 November 1952
Kongres menyepakati beberapa keputusan panting. Dalam bidang organisasi, menetapakan asas PGRI ialah keadilan social dan dasarnya ialah demokrasi, PGRI tetap dalam GSBI. Dalam bidang pemburuhan memperjuangkan kendaraan bagi pemilik sekolah, intruktur penjas, dan pendidikan masyarakat. Dalam bidang pendidikan:
1)      System pengajaran diselaraskan dengan kebutuhan Negara pada masa pembangunan.
2)      KPKPKB dihapuskan pada akhir tahun pelajaran.
3)      KPKB ditiadakan diubah menjadi SR 6 th
4)      Kursus B-I/B-II untuk pengadaan guru SLTP dan SLTA diatur sebaik-baiknya.
5)      Diadakan Hari Pendidikan Nasional.

4.      Kongres VII PGRI di Semarang 24 November s/d 1 Desember 1954
Kongres ini dihadiri 639 orang utusan. Pelaksanan rapat bertempat di aula SMA B Candi Semarang. Untuk pertama kalinya kongres PGRI dihadiri oleh tamu-tamu dari luar negeri Maria Marchant wakil FISE di Paris, Marcelino Bautista dari PPTA (Filipina) wakil WOTOP, Fan Ming, Chang Chao, dan Shen Pei Yung dari SBP RRC, dan Jung Singh dari organisasi guru Malaysia. Dibicarakan pula masalah pendidikan agama.
Hasil kongres ini antara lain:
a.       Bidang Umum :
Pernyataan mengenai Irian Barat, pernyataan mengenai korupsi, resolusi mengenai desentralisasi sekolah, resolusi mengenai pemakaian keuangan oleh kementrian PP dan K, dan resolusi mengenai penyempurnaan cara kerja kementrian PP dan K.
b.      Bidang Pendidikan :
Resolusi mengenai anggaran belanja PP dan K yang harus mencapai 25% dari seluruh anggaran belanja Negara, resolusi mengenai UU sekolah rakyat dan UU kewajiban belanja, resolusimengenai film, gambar, tektur, serta radio dan pembentukan dewan bahasa nasional.
c.       Bidang Pemburuhan :
UU pokok kepegawaian, peleksanan peraturan gaji, pegawai baru, tunjangan khusus bagi pegawai yang tugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, Guru SR dinyatakan sebagai pegawai negri tetap, dan penyelesaian kepegawaian.
d.      Bidang Organisasi :
Pernyataan PGRI untuk keluar dari GBSI dan menyatakan diri sebagai organisasi “Non-Vaksentral”.

5.      Kongres VIII PGRI di Bandung 1956
Kongres dihadiri hampir seluruh cabang PGRI di Indonesia. Suasana kongres mulanya meriah,tetapi waktu diadakan pemilihan ketua umum keadaan menjadi tegang. Pihak Soebandri menambah kartu palsu. Sehingga pemilihan terpaksa dibatalkan. Otak pemalsuan Hermanu Adi seorang tokoh PKI Jatim, yang menjabat ketua II PGRI. Walaupun M.E Subiadinata dihalangi secara curang akhirnya ia terpilih menjadi ketua Umum mengantikan Sudjono. Ketua II PGRI digantikan M.Husein.
Jumlah anggota PGRI meningkat setelah diadakan konsolidasi dengan cara:
1.      Kunjungan kecabang-cabang
2.      Korespondensi PB PGRI dengan cabang lebih diintensifikasi
3.      Tindakan-tindakan disiplin dilakukan kepada cabang yang tidak disiplin diberikan peringatan seperlunya
4.      Dilakukan pembekuan terhadap pengurus cabang PGRI Palembang karena tindakan indisipliner terhadap komisariat daerah
5.      Keterlibatan PGRI dalam symposium BMN Denpasar Bali (Juli 1957) mendapat penghargaan dan perhatian masyarakat. Pokok-pokok bahasan:
a.       Pendidikan sebagai pewaris nilai budaya
b.      Perlu adanya Indonesianisasi
c.       Aspek kebudayaan agar dilegalisasikan dalam UUD Masalah cukup serius mendapatkan perhatian diantaranya tentang:
a.1.   Dimasukannya pencak silat dalam pendidikan jasmani
a.2.  Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah dalam dunia pendidikan dan  masyarakat
a.3.   Uang alat/perlengkapan sekolah dan pakaian belajar

6.      PGRI pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada kongres IX di Surabaya bulan oktober /November 1959,soebandri dkk.Melancarkan politik adudomba diantara para kongres, terutama pada waktu pemilihan Ketua Umum.Usaha tersebut tidak berhasil, ME.Sugiadinata terpilih lagi sebagai Ketua Umum BP PGRI.
1.      Lahirnya PGRI Non-Yaksentral/PKI
Periode tahun 1962-1965 merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu bukan demi kepentingan guruatau peropesi guru,melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih”machsovorming en machsaanwending”(pembentukan kekuatan dan panggunaan kekuatan).
Ternyata goldfried termasuk salah seorang penandatanganan “surat selebaran fitnah”,sehingga timbul protes dari siding pleno, sehingga Goldfied akhirnya dikeluarkan dari panitia.

2.      Pemecatan Massal Pejabat Departemen P&K (1964)
Pidato inangrasi Dr.Busono wiwoho pada rapat pertama Majelis Pendidikan Nasional (Mapenas)dalam kependudukannya sebagai salah seorang wakil ketua, menyarankan agar PancawarDhana diisi dengan moral “panca cinta”.sistem pendidikan pancawardhana dilandasi dengan prinsip-prinsip:
1.      Perkembangan cinta bangsa dan cinta tanah air,moral nasional / internasional/ke agamaan ,
2.      Perkembangan kecerdasan,
3.      Perkembangan emosional – artistrik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin
4.      Perkembangan keprigelan atau kekerajinan tangan dan,
5.      Perkembangan jasmani.
6.      Moral panca cinta meliputi:
a.        
a.       Cinta nusa dan bangsa
b.      Cinta ilmu pengetahuan
c.       Cinta kerja dan rakyat yang bekerja
d.      Cinta perdamaian dan persahabatan antar bangsa-bangsa
e.       Cinta orang tua
Isi pidato tersebut menimbulkan pertentangan dan kegelisahan dikalangan pendidik. Dilinkungan Departemen PP & K, polemic itu makin meruncing ketika dalam Rapat Dinas tanggal 23 Juli 1964 Mentri PP & K, Prof. Dr. Prijono (1957-1966) memancing kembali suasana polemic tersebut. Akibatnya, Pembantu mentri, Tartib Prawirodiharjo, meninggalkan rapat karena dituduh mengkhianati Mentrinya.
Karena heboh mengenai pemecatan 27 orang pejabat berkenaan dengan isi Moral Pendidikan Pancawardhana, akhirnya Presiden membantuk sendiri panitia dengan nama “Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana”. Panitia ini diberi tugas untuk menyampaikan pertimbangan tentang “Pemecatan Massal”, ke-27 orang tersebut dinyatakan tidak bersalah.

3.      PGRI Pasca-Peristiwa G30 S/PKI
Periode th. 1966-1972merupakan masa perjuangan untuk turut menegakka Orde Baru, penataan kembali organisasi, menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam pola embangunan nasional yang baru memerlukan pemimpin yang memiliki dedikasi yang tinggi, kemampuan manajerial yang mantap, dan pengalaman yang mendukang. Dipenuhi dengan jalan kaderisasi, pelaksanaan kaderisasi yang dimulai pada th. 1957 di Jakarta dilanjutkan kembali mulai Juli 1973 di Bandung, Yogyakarta, dan Pandaan, Jawa Timur.
PGRI mencoba untuk turut memprakarsai dan menghimpun organisasi-organisasi pegawai negeri dakam bentuk RKS. Selanjutnya PGRI memprakarsai pendirian PSPN dengan ketua Umumnya M.E. Subiadinata. Terakhir, pada th. 1967, PGRI memprakarsai berdirinya MPBI. Sebagai pengembangan dari MPBI lahirlah FBSI.
Disambut gembira oleh para buruh kelahiran FBSI, sementara PGRI tidak mempunyai tempat dalam federasi karena banyak perbedaan yang mendasar:
1)      FBSI beranggotakan unsur buruh murni
2)      Anggota FBSI harus buruh swasta
3)      FBSI berprinsip “trade unionisme”
4)      FBSI berada di bawah pembinaan Departemen Tenaga Kerja.

4.      Usaha PGRI Melawan PGRI Non-Vaksentral/PKI
PGRI tidak luput dari ancaman tersebut. Pada kongres IX PGRI di Surabaya (oktober 1959),infiltrasi PKI kedalam tubuh PGRI benar” terasa,dan lebih jelas lagi dalam kongres X di Jakarta(November 1962).
Kiranya perinsip “siapa kawan siapa lawan” berlaku pula dalam tubuh PGRI.”kawan”adalah semua golongan pancasilaisanti PKI yang Dalam Pendidikan mengamankan Pancasila,dan “Lawan”adalah PKI yang berusaha memnaksakan pendidikan.”pancacinta”dan “pancatinggi”. Akan tetapi kekuatan pancasilais d.PGRI masih lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi tantangan tersebut.
Setelah PKI di wakili oleh guru” ber orentasi ideology komunis tak mampu lagi melakukan taktik” penyusupan terhadap PGRI,mereka mengubah siasat dengan melakukan usaha terang”an untuk memisahkan dari PGRI.
Untuk menyelamatkan pendidikan dari berbagai ancaman dan perpecahan di antara guru,president sukarno turun tangan dengan membentuk majelis pendidikan nasional yang menerbitkan penpres no.19 thn 1965 tentang pokok” pendidikan pancasila akan tetapi pempres tersebut tidak berhasil mempersatukan organisasi ini
Sungguh perpecahan tersebut merupakan peristiwa yang sangat pahit bagi PGRI.

7.      PGRI sejak lahirnya orde baru
1.      Kesatuan aksi guru Indonesia KAGI
Peristiwa G30S/PKI merupakan puncak dari apa sebelumnya berlangsung dalam tubuh PGRI,yaitu perebutan pengaruh anti PKI dan pro PKI,infil Trasi dan fitnah Pro PKI berdirinya PGRI non-vaksentral dll.
Bersama para pelajar,mahasiswa,sarjana,dll,para guru anggota PGRI turun kejalan dengan meneriakan tritura (tri tuntunan rakyat) yakni :”bubarkan PKI,ritul 100 mentri,danturunkan harga-harga!”. Mereka membentuk kesatuan” aksi misal’a KAMI,KASI,sedangkan para guru” membentuk KAGI pada tanggal 2 februari 1966.
Perlu ditambahkan bahwa KAGI pada mulanya terbentuk dijakarta raya dan jawa barat, kemudian berturut” terbentuk KAGI di wilayah lainnya.
Tugas Utama KAGI adalah A.Membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsure” PKI “dan orde lama.B. menyatukan semua guru d.dalam organisasi guru yaitu PGRI.c. memperjuangkan agar PGRI menjadi organi sasi guru yang tidah hanya bersifat unotalistik tetapi juga independen dan non partai politik.
Bukti keberasilan kekuatan orde baru dalam kongres ini terlihat dari hasil” kongres di bidang unsure atau politik atau PB PGRI masa bakti XI adapun hasil” kongres XI adalah
v  Menjunjung tinggi HAM
v  PGRI diwakili secara resmi dalam DPRGR atau MPRS
v  Frontnasional di bubarkan
v  PGRI ditegaskan kembali sebagai organisasi yang bersifat UNITARISTIK, INDEPENDEN dan NON partai politik DLL. Selanjutnya, hasil XI PGRI di bidang organisasi :
v  INTENSIFIKASI penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers,Radio,TV dan Majalah Suara Guru.
v  Pendidikan kader organisasi secara teratur dan terencana
v  PGRI menjadi anggota WCOTP Dll.

2.      Konsulidasi organisasi pada awal orde baru
Menarik juga untuk di simak kembali seri tulisan harian kompas tahun 1967 yang berjudul PORAK PORANDANYA KERETA PGRI DI JAWA TENGAN tulisan ini merupakan “serangn” kepada PB PGRI masa perserikatan (kongres XI).
Pembentukan kaki d.jawa timur dan jawa tengah, antara lain untuk menyelamatkan PGRI dari kemelut politik pada saat itu hasilnya adalahkonferda PGRI di ke 2 daerah tersebut berhasil memilih pengurus daerah PGRI yang baru.
Pada tahun 1969 atas perdesakan nasib guru yang d.bentuk PGRI,pemerintang setuju untuk mencairkan tunjangan kelebihan mengajar bagi guru” SD di seluruh Indonesia
Hubungan PGRI dengan organisasi guru mulai di rintis kembali.Pada bulan juli 1966 secara resmi diterima menjadi anggota WCOTP dalam kongres guru se Dunia soel di Korea selatan.SEtelah itu,PGRI d.undang untuk mengikuti tradeunionleader course di negeri belanda selama 4 bulan,kursus di adakan 2 angkatan : Angkatan 1 pada tahun 1969 dan angkatan 2 1970.






3.      Arti Lambang PGRI
·         http://sigitajiputra.files.wordpress.com/2009/12/logo-pgri-300x3001.jpg?w=200&h=200Bentuk cakra atau lingkaran melambangkan cita – cita luhur dan daya upaya manaikan pengapdian yang terus menerus


·         Ukuran,corak dan warna : bidang bagian pinggir rulingkara berwarna merah melambangkan pengabdian yang d.landasi kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat.Warna petih dengan tulisan persatuan guru republic Indonesia melambangkan paduan warna pinggir merah pitih melambangkan pengabdian pada Negara,bangsa dan tanah air Indonesia.
·         Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning melambangkan fungsi guru (pada penddidkan pra sekolah,dasar,menengah dan perguruan tinggi)dengan hakikat tugas pengabdian guru sebagai pendidikan yang besar dan luhur.
·         Nyala api dengan 5 sinar waena merah melambangkan arti ideologi dan arti teknis yakni sasaran budi pekerti,cipta,rasa,karsa,dan karya generasi.
·         4 buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tengak ( simetris)dengan warna corak putih melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai” moral,pengetahuan,keterampilan,dan akhlak bagi tingkatan lembaga” pendidikan,pra sekolah,dasar,menengah, dan tinggi.
·         Warna dasar tengah hijau melambangkan kemakmuran. Arti keseluruhan :
Guru Indonesia dengan itikad dan kesadaran yang murni dengan segala keberanian, keluhuran jiwa dan kasih sayang senan tiasa menunaikan darma baktinya kepada Negara, tanah air dan bangsa Indonesia dalam budi pekerti cinta, rasa, karsa, dan karya generasi bangsa menjadi manusia pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan dan akhlak yang tinggi. Penggunaan :
1.      Sebagai lambang atau lencana
2.      Sebagai panji resmi dalam upacara dan panji hiasan
3.      Di pancangkan mendampingi bendera nasional merah putih dalam upacara/pertemuan organisasi oleh PGRI.
4.      Berdirinya YPLP-PGRI dan wisma guru kongres XIV PGRI th. 26-29 Juni di Jakarta menghasilkan salah satu keputusan penting yaitu mengenai wisma guru.
Untuk melaksanakan keputusan kongres BP PGRI membentuk YPLP-PGRI dengan akta notaries Moh.Ali No. 21 tgl. 31 maret 1980 yang berlaku sejak tgl. 1 Januari 1980. Yaitu melakukan pembinaan , pengelolaan , dan penggembangan lembaga pendidikan PGRI di seluruh Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada PB PGRI Hikmah dan manfaat dari yang diambil dari ketetapan PGRI sebagai organisasi profesi adalah,
1)      Medan perjuangan, pengbdiaan dan kekaryaan anggota PGRI dapat makin ditingkatkan dan dimantapkan
2)      Upaya peningkatan mtu profesionalisme para anggota PGRI.
3)      Dapat dipupuk rasa kesatuan dan kesatuan yang makin kokoh.

8.      PGRI Pada Masa Reformasi
A.    Pengertian Reformasi
Menurut etimologi bahasa, kata reformasi berasal dari bahasa Inggris, “Re” artinya kembali dan kata “Formation” atau “Form” artinya bentuk. Jadi reformasi membentuk kembali memperbaharui atau menata ulang.
Memperbaharui adala upaya perubahan yang bersifat menata kembali suatu sistem (tatana) yang sudah ada yang kurang atau tidak baik dengan suatu sistem baru dengan cara dan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

B.     PGRI Pada Era Reformasi
1.      Kongres PGRI XVIII di Bandung
Kongres PGRI XVIII diselenggarakan pada tanggal 25- 28 Nopember 1998 di Lembang Bandung dengan tema “Reformasi Pendidikan dan PGRI dalam Memasuki Era Baru Abad 21”. Berbeda dengan kongres-kongrs sebelumnya, kongres PGRI XVIII mempunyai cirri khusus: berlangsungnya dalam suasana gegap gempitanya semangat reformasi.
Berdasarkan AD/ART PGRI, kongres adalah forum tertingggi organisasi dan pemegang kedaulatan anggota dengan semangat reformasi kali ini dipercepat 8 bulan dari waktu seharusnya. Fungsi dan tugas kongres adalah mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar (PB), menyempurnakan AD/ART, menetapkan program umum organisasi, dan memilih PB yang baru.

2.      Hal-hal yang muncul dan berkembang dalam kongres PGRI XVIII
Seluruh aktifitas selama kongres berlangsung dapat direkam berbagai hal yang muncul dan berkembang antara lain sebagai berikut:
a.       Kongres PGRI XVIII merupakan kongres terakhir di penghujung abad XX yang penuh keprihatinan dan ketidakpastian. Krisis ekonomi, krisis politik dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan orde baru.
b.      Kongres PGRI XVIII menyepakati visi dan misi bersama, dengan mengadakan reformasi diri baik secara kelembagaan, wawasan maupun tujuan. Guru di masa depan adalah bagian dari masyarakat madani yang memiliki martabat, harkat dan status sosial yang memadai serta mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.
c.       Dalam sejarah PGRI sesudah 53 tahun berkiprah ada satu hal yang menarik dari peristiwa sejarah itu. Kongres PGRI XVIII memutuskan PGRI kembali ke jati dirinya semula yaitu sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan. Adapun sifat PGRI adalah unitaristik, independent, dan tidak berpolitik praktis.
d.      Pemilihan PB masa bakti XVIII merupakan klimaks

Pemilihan dilaksanakan dengan pemungutan suara (voting) secara bebas, langsung dan rahasia mengingat jumlah suara begitu besar (741) suara untuk memudahkan dari 27 propinsi dibagi 4 kelompok, masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
Memasuki periode reformasi PGRI telah menjelma sebuah kesempatan besar yang mampu mendenyutkan semangat perjuangan guru. Pada periode ini PGRI kian berani menyuarakan perlunya perubahan nasib guru Indonesia. Berbagai aksi yang dibarengi dengan pengajuan konsep dasar menuju perubahan telah disodorkan kepada pemerintah.
Perubahan secara signifikan telah kut dirasakan oleh seluruh anggota PGRI yang bersatu dalam memberi peringatan terhadap pemerintah agar segera merumuskan format perbaikan mutu maupun kesejahteraan guru. Yang paling menarik dalam periode reformasi ini yakni PGRI secara sadar mau melakukan peaktualisasi dan retrospeksi terhadap kemajuan demi kemajuan yang tetap mengedepankan titah ke-PGRI-an yang telah dirumuskan oleh paera founding father PGRI sejak 25 November 1945.
PGRI berasaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. PGRI terdaftar di departemen kehakiman berdasarkan penetapan menteri kehakiman tanggal 20 september 1954, Nomor : 1.A.5/82/12. PGRI adalah organisasi perjuangan, profesi dan ketenagakerjaan, berskala nasional yang bersifat :
1)       Unitaristik yaitu tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat bekerja, kedudukan, suku, jenis kelamin, agama dan asal usul.
2)       Independen yakni berlandaskan prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak.
3)       Non politik praktis yaitu tidak terikat dan atau mengikatkan diri pada kekuatan organisasi/partai politik manapun. Organisasi ini bertujuan :
a.       Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b.      Berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangasa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
c.       Berperan serta mengembangkan sistem  dan pelaksanaan pendidikan nasional.
d.      Mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
e.       Menjaga, memelihara, membela serta meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahtraan anggota serta kesetiakawanan organisasi.

Untuk menunjang kinerjanya, PGRI memiliki sejumlah anak lembaga, yaitu :
1)      YPLP (Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan) PGRI yaitu yayasan yang mengelola dan membina lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan PGRI.
2)      LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) yaitu lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anggota PGRI.
3)      BP GGI (Badan Pengelola Gedung Guru Indonesia) yaitu badan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola Gedung Guru.
4)      PT Harapan Masa yaitu suatu badan usaha milik PGRI yang berfungsi untuk menunjang jalannya kinerja organisasi.
5)      Induk Koperasi PGRI yaitu badan hukum yang berbentuk koperasi untuk meningkatkan kesejatraan anggota.
6)      Majalah Suara Guru yaitu majalah bulanan PGRI terbit sebulan sekali, sebagai media organisasi.

PGRI menjalin kerjasama internasional baik secara bilateral, regional maupun global. Pada tingkat regional, PGRI menjalin kerjasama dengan organisasi guru di kawasan ASEAN yang tergabung dalam ACT (ASEAN Council Teachers). Pada tingkat internasional, PGRI menjadi anggota E1 (Education International) yaitu persatuan organisasi guru diseluruh dunia yang  beranggotakan 304 organisasi guru dari 155 Negara dan menghimpun 24 juta anggota.

9.      PGRI Sebagai Organisasi Perjuangan dalam Memasuki Era Baru Awal Abad XXI
a.      Visi PGRI
 Abad 21adalah abad yang sarat dengan kemajuan, penuh tantangan persaingan bebas dalam suasana yang semaikn semaraknya proses demokrasi keterbukaan, pelaksanaan hak asasi manusia dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.
Berdasarkan kondisi dan tantangan masa depan yang harus dihadapi serta tujuan dan cita-cita perjuangan organissi maka PGRI harus menjadi organisasi guru yang kuat, berwibawa, terpercaya, solid. Professional, mempunyai peran penting dalam pengambilan kebijaksanaan pembangunan pendidikan, pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan di Indonesia.
PGRI berkewajiban membina dan meningkatkan kemampuan profesionalisme anggotanya agar menjadi tenaga kependidikan yang memiliki profesionalitas yang tinggi, demokratis, memperoleh kehormatan dan penghargaan sesuai harkat martabatnya, sejahtera lahir batin, bertanggung jawab, bermoral, berdedikasi tinggi terhadap profesinya serta berperan aktif dalam menggalang persatuan dan kerjasama guru dan organisasi guru baik kawasan regional maupun global.

b.      Misi PGRI
1.      Menjaga, mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, membela dan mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mewujudkan cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2.      Menyukseskan pembangunan nasional khusunya pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berlandaskan pada asas demokrasi keterbukaan, pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia memotivasi untuk mampu berdiri diatas kaki sendiri, penuh percaya diri, bebas dari sifat ketergantungan pada siapa pun juga. Asas kemandirian ini menuntut pula kokohnya rasa persatuan dan kesatuan, penuh dedikasi semangat kerja keras, berlandaskan pada asas kebersamaan dalam mitra kesejajaran.
3.      Non politik
Sebagai organisasi PGRI tidak terikat atau mengikatkan diri pada salah satu kekuatan social politik maupun PGTI memberikan kebebasab kepada individu anggotanya untuk menyalurkan aspirasi politiknya tanpa meninggalkan asas dan jati diri PGRI


4.      Kejuangan
PGRI sebagai organisasi perjuangan mengemban amanat cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dilandasu jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 dengan penuh rasa tanggung jawab, menegakkan dan melaksanakan secara aktoif hakikat dan perwujudan cita-cita nasinal bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
5.      Manfaat
Sebagai wadah tempat berhimpunnya para guru dan tenaga kependidikan lainnya, PGRI berusaha memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi organisasi maupun masyarakat tanpa harus merugikan dan mengganggu hak dan kepentingan orang lain. Kemanfaatan diarahkan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara.
6.      Kebersamaan dan kekeluargaan
Asas kebersamaan menimbulkan sikap salinh menghargai, salimh memahami, saling asih, salinh asah dan saling asuh. Asas kekeluargaan memberikan pedoman agar saling menghormati dan saling tenggang rasa, yang muda menghormati yang tua, yang tua menjadi teladan yang muda, konsekuen, menegakkan moral dan akhlak.
7.      Kesetiakawanan social
Kepekaan terhadap keadaan lingkungan, kehidupan anggota dan penderitaan orang lain, semangat rela berkorban untuk kepentingan orang lain anggota yang sangat memerlukan.
8.      Keterbukaan
Sikap keterbukaan untuk menumbuhkan rasa memiliki, mawas diri merasa termotivasi, berpartisipasi dan rasa tanggung jawab diantara sesame anggota, sesame pengurus dan diantara anggota pengurus menumbuhkan kepercayaan, menghindarkan kecurigaan dan meningkatkan kepedulian. Keterbukaan adalah salah satu wujud kejujuran dan tegaknya keadilan.


9.      Keterpaduan dan kemitraan
Sesama rekan seperjuangan sesame organisasi kemasyarakatan sesame pengabdi masyarakat, bangsa dan negara dikembangkan sikap kemitraan yang slaing menguntungkan, saling membantu, saling bekerja sama bahu membahu. Keterpaduan dengan berbagai dimensi kehidupan merupakan hal yang esensial untuk mewujudkan rasa kemitraan yang saling menunjang antara sesame anggota dan dengan pemerintah serta segenap lapisan masyarakat.
10.  Demokrasi
Asas demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan asas-asas universal, keadlian, kebenaran dan kemanusiaan bebas berpendapat, bebas menyalurkan pendapat bebas membela dan mempertahankan hak asasi sendiri akan tetapi berkewajiban pula untuk menegakkan dan menghormati hak asasi orang lain.

10.  Refeleksi tentang masa depan PGRI
Apa bila kita dengan sadar dan sengaja menyediakan waktu untuk meneliti kembali secara cermat gagasan”, pola tindakan dan prestasi PGRI sejak awal berdirinya sampai sekarang maka kita temukan kembali bahwa pada hakikatnya PGRI adalah sebuah organisasi propesi pendidik dan pada umumnya dan para guru pada khususnya .berdasarkan pengamatan ertahun”,tampak jelas bahwa PGRI seperti organisasi yang lainnya mempunyai pengalaman yang penting dalam rangka mensukseskan strategi yang bersifat kuantitatif,dalam arti menggalang masa secara politis,terutama waktu menjelang pemilu.
Masa depan menuntut semakin tingginya kualitas dari pada kuantitas (jumlah anggota).
PGRI sangat berpengalaman dalam melayani para anggota’a yang sebagian besar guru SD; sementara peningkatan kualitas propesi di perlukan oleh para guru para semua jenis dan jenjang pendidikan untuk itu,PGRI di tuntut untuk lebih akrab dengan berbagai permasalahan yang di hadapi oleh para guru sekolah menengah,dan bahkan para dosen di petrguruan tinggi.

BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka kami dapat menarik beberapa kesimpulan adanya     PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai Organisasi perjuangan PGRI membela dan mempertahankan Republik Indonesia dan PGRI dinyatakan sebagai organisasi perjuangan karena PGRI mengemban amanat cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, menjamin, menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempunyai andil besar dalam pendidikan di Indonesia.
B.     Saran
Dari uraian yang telah dipaparkan di atas kami  mempunyai saran, agar kita sebagai penerus bangsa terlebih guru dan calon-calon pendidik harus mampu meneruskan semangat juang para guru terdahulu yang telah berkorban dan berjuang demi Tanah Air dan Bangsa, mampu mengembangkan dan meningkatkan martabat profesinya dan banyak belajar dari pengalaman sejarah guru terdahulu agar tidak melupakan jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada kita.
Kata Mutiara Untuk Guru :
“Guru adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah. Sapandai apapun seorang siswa, peran guru tetap sangat penting sebagai pendidik dan pembimbing. Sekolah favorit dengan prestasi yang bagus sudah tentu memiliki guru yang berkualitas. Perjuangan, inovasi dan kreasi para guru untuk memajukkan pendidikan Bangsa ini harus kita dukung. Jika bangsa ini dipimpin oleh generasi yang cerdas dan berahlak mulia sudah tentu kita ikut merasakan dampak positifnya”
“Guru bukan penghias alam yang tidak dapat dipakai kalau perlu dan dibuang kalau sudah layu dan tidak berguna lagi. Guru ialah pembentuk jiwa, pembangun masyarakat.”


Daftar Pustaka

Taruna, S.H., dkk. 2007. Pendidikan Sejarah Perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia (PSP PGRI). Semarang : IKIP PGRI Semarang Press
Drs. Sulistiyo, M.Pd. 2002. Mengenal Perjuangan PGRI Jawa Tengah. Semarang : Badan Penerbit PGRI Jawa Tengah.
Hadiatmadja, dkk. 1998. Pendidikan Sejarah Perjuangan PGRI (PSP-PGRI). Semarang : IKIP PGRI Semarang Press
http:\\sejarah pggri.htm, diakses tanggal, 21 April 2014, pukul : 11.30 WIB
http://www.slideshare.net/suchy_el/makalahku-psp, diakses tanggal 21 april, pukul : 11.30 WIB
http://fadlatul.blogspot.com/2012/10/reformasi-pgri.html, diakses tanggal 21 april, pukul : 19.40 WIB

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme