4.      PGRI pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)

PGRI adalah “Kedaulatan Rakyat”dengan tujuan seperti disebutkan terdahulu. Dilihat dari tujuannya, sangat jelas bahwa cita – cita PGRI sejalan dengan cita – cita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Para guru diIndonesia menginginkan kebebasan dan kemerdekaan, memacu kecerdasan bangsa dan membela serta memperjangkan kesejahtraan anggotanya.

Agar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Bangsa Belanda lebih terorganisasi pemerintah pusat pada tanggal 5 Oktober 1945 TKR untuk melindungi keamanan Rakyat dari provokasi dan Agresi Belanda konferensinya tgl. 12 November 1945 Panglima Besarnya Kolonel Soedirman dengan Pangkat Jendral.

a.       Kongkres II PGRI di Surakarta 21-23 November 1946 Melalui kongres ini PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah:

1.      Sistem pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan nasional.

2.      Gaji guru supaya tidak dihentikan.

3.      Diadakan undang-undang pokok pendidikan dan undang-undang pokok pemburuhan.

b.      Kongkres III PGRI di Madiun 27-29 Februari 1948

Kongkres yang diadakan dalam keadaan darurat ini memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi, ditempuh jalan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya keresidenan memiliki satu cabang menjadi cabang lebih kecil tetapi dengan jumlah sedikitnya 100 orang diharapkan yang lebih kecil itu dapat lebih aktif.
Cita-cita besar PGRI tercapai baik dibidang pendidikan maupun dibidang pemburuhan. Nama PGRI tidak asing lagi, termasuk diluar negeri. Dibuktikan adanya undangan dari NEA, juga undangan dari WCOTP untuk menghadiri kongkres II yang diadakan oada bulan Juli 1984 di London.

5.      PGRI pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

1.      Kongkres IV PGRI di Yogyakarta 26-28 Februari 1950

Presiden RI memuji PGRI yang menurut pendapatnya tidakbisa lain dari pada pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan bangsa. Oleh karena itu, Presiden RI menganjurkan untuk mempertahankannama, bentuk, maksud, tujuan, dan cita – cita PGRI sesuai dengan kehendak dan tekad para pendirinya.
Kongkres IV PGRI dihadiri beberapa utusan dari luar-luar “daerah Renville”, yaitu: Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, bahkan dari Sumatra, yaitu: Sigli, Bukit tinggi, dan Lampung. Pengurus pusat SGI di Bandung datang pada kongkres IV di Yogyakarta untuk secara resmi menggabungkan diri kedalam PGRI dengan menyerahkan 38 cabang. Delegasi SGI terdiri atas, Jaman Soejanaprawira, Djoesar Kartasubrata, M.Husein, Wirasoepena, Omo Adimiharja, Sukarna Prawira, dan Anwar Sanusi. RIS diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Kembalinya kongkres IV PB PGRI berada di Jakarta segera berkantor diruangan SMA Negeri 1 Jakarta di Jln. Budi Utomo. Pada akhir February 1950 sebanyak 30 cabang SGI diseluruh Negara menyatakan memisahkan diri dari SGI kemudian masuk PGRI. Yaman Soejanaprawira (KPI Jawatan PP dan K), M.Husein dkk berjasa sekali. Pada tahun 1950 pemerintah RI mengeluarkan PP No. 16/1950, sangat menguntungkan para guru, namun pelaksanaan penyesuaian gaji ternyata disana-sini berjalan serat. Kegembiraan menyambut keluarnya PP 16/1950 segera berbalik menjadi kekesalan dan keresahan, terutama dikalangan guru di Jawa Barat. Guru-guru diJawa Barat mengancam untuk mengadakan pemogokan, menurut rencana dimulai pada 12 Juni 1950 pukul 10.00 pagi. Usaha ini berhasil, akhirnya disetujui pemerintah. Hal ini mengokohkan wibawa PGRI dibuktikan dengan lancarnya PP No. 32/1950 tentang penghargaan kepada pelajar pejuang.

2.      Kongres V PGRI di Bandung 19-24 Desember 1950

Acara pun lebih bervariasi karena dalam kongres ini bicarakan suatu masalah yang prinsipil dan faundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanhutnya, yaitu asas organisasi ini : apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial atau pancasila akhirnya pancasila menjadi asas organisasi Kongres V merupakan “Kongres Persatuan”. Kongres dihadiri oleh perwakilan luar negeri yang ada diJakarta. Rapat diadakan dipusat kebudayaan Jln. Naripan, kongres ini membicarakan suatu masalah yang prinsipil dan fundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI yaitu asas organisasi akankah memilih sosialisme keadilan sosial ataukah pancasila. Akhirnya, pancasila diterima sebagai asas organisasi. Sejak kongres V mulai nyata daerah dibentuk beserta susunan pengurusnya konferda mulai dilaksanakan. Mulanya konferda dilaksanakan di Cirebon, Solo, Jember pada Maret 1951, selanjutnya konferda meluas ke pulau lainnya, tanggal 27 Februari 1952 di Makassar dan 20 maret 1952 di Banjarmasin. Hasil nyata dari konsolidasi ialah masuknya 47 cabang di Sulawesi dan Kalimantan kedalam barisan PGRI.

3.      Kongres VI PGRI di Malang 24-30 November 1952

Kongres menyepakati beberapa keputusan panting. Dalam bidang organisasi, menetapakan asas PGRI ialah keadilan social dan dasarnya ialah demokrasi, PGRI tetap dalam GSBI. Dalam bidang pemburuhan memperjuangkan kendaraan bagi pemilik sekolah, intruktur penjas, dan pendidikan masyarakat. Dalam bidang pendidikan:

1)      System pengajaran diselaraskan dengan kebutuhan Negara pada masa pembangunan.

2)      KPKPKB dihapuskan pada akhir tahun pelajaran.

3)      KPKB ditiadakan diubah menjadi SR 6 th

4)      Kursus B-I/B-II untuk pengadaan guru SLTP dan SLTA diatur sebaik-baiknya.

5)      Diadakan Hari Pendidikan Nasional.

4.      Kongres VII PGRI di Semarang 24 November s/d 1 Desember 1954

Kongres ini dihadiri 639 orang utusan. Pelaksanan rapat bertempat di aula SMA B Candi Semarang. Untuk pertama kalinya kongres PGRI dihadiri oleh tamu-tamu dari luar negeri Maria Marchant wakil FISE di Paris, Marcelino Bautista dari PPTA (Filipina) wakil WOTOP, Fan Ming, Chang Chao, dan Shen Pei Yung dari SBP RRC, dan Jung Singh dari organisasi guru Malaysia. Dibicarakan pula masalah pendidikan agama.
Hasil kongres ini antara lain:

a.       Bidang Umum :

Pernyataan mengenai Irian Barat, pernyataan mengenai korupsi, resolusi mengenai desentralisasi sekolah, resolusi mengenai pemakaian keuangan oleh kementrian PP dan K, dan resolusi mengenai penyempurnaan cara kerja kementrian PP dan K.

b.      Bidang Pendidikan :

Resolusi mengenai anggaran belanja PP dan K yang harus mencapai 25% dari seluruh anggaran belanja Negara, resolusi mengenai UU sekolah rakyat dan UU kewajiban belanja, resolusimengenai film, gambar, tektur, serta radio dan pembentukan dewan bahasa nasional.

c.       Bidang Pemburuhan :

UU pokok kepegawaian, peleksanan peraturan gaji, pegawai baru, tunjangan khusus bagi pegawai yang tugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, Guru SR dinyatakan sebagai pegawai negri tetap, dan penyelesaian kepegawaian.

d.      Bidang Organisasi :

Pernyataan PGRI untuk keluar dari GBSI dan menyatakan diri sebagai organisasi “Non-Vaksentral”.

5.      Kongres VIII PGRI di Bandung 1956

Kongres dihadiri hampir seluruh cabang PGRI di Indonesia. Suasana kongres mulanya meriah,tetapi waktu diadakan pemilihan ketua umum keadaan menjadi tegang. Pihak Soebandri menambah kartu palsu. Sehingga pemilihan terpaksa dibatalkan. Otak pemalsuan Hermanu Adi seorang tokoh PKI Jatim, yang menjabat ketua II PGRI. Walaupun M.E Subiadinata dihalangi secara curang akhirnya ia terpilih menjadi ketua Umum mengantikan Sudjono. Ketua II PGRI digantikan M.Husein.
Jumlah anggota PGRI meningkat setelah diadakan konsolidasi dengan cara:

1.      Kunjungan kecabang-cabang

2.      Korespondensi PB PGRI dengan cabang lebih diintensifikasi

3.      Tindakan-tindakan disiplin dilakukan kepada cabang yang tidak disiplin diberikan peringatan seperlunya

4.      Dilakukan pembekuan terhadap pengurus cabang PGRI Palembang karena tindakan indisipliner terhadap komisariat daerah

5.      Keterlibatan PGRI dalam symposium BMN Denpasar Bali (Juli 1957) mendapat penghargaan dan perhatian masyarakat. Pokok-pokok bahasan:

a.       Pendidikan sebagai pewaris nilai budaya

b.      Perlu adanya Indonesianisasi

c.       Aspek kebudayaan agar dilegalisasikan dalam UUD Masalah cukup serius mendapatkan perhatian diantaranya tentang:

a.1.   Dimasukannya pencak silat dalam pendidikan jasmani

a.2.  Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah dalam dunia pendidikan dan  masyarakat

a.3.   Uang alat/perlengkapan sekolah dan pakaian belajar

6.      PGRI pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada kongres IX di Surabaya bulan oktober /November 1959,soebandri dkk.Melancarkan politik adudomba diantara para kongres, terutama pada waktu pemilihan Ketua Umum.Usaha tersebut tidak berhasil, ME.Sugiadinata terpilih lagi sebagai Ketua Umum BP PGRI.

1.      Lahirnya PGRI Non-Yaksentral/PKI

Periode tahun 1962-1965 merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu bukan demi kepentingan guruatau peropesi guru,melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih”machsovorming en machsaanwending”(pembentukan kekuatan dan panggunaan kekuatan).
Ternyata goldfried termasuk salah seorang penandatanganan “surat selebaran fitnah”,sehingga timbul protes dari siding pleno, sehingga Goldfied akhirnya dikeluarkan dari panitia.

2.      Pemecatan Massal Pejabat Departemen P&K (1964)

Pidato inangrasi Dr.Busono wiwoho pada rapat pertama Majelis Pendidikan Nasional (Mapenas)dalam kependudukannya sebagai salah seorang wakil ketua, menyarankan agar PancawarDhana diisi dengan moral “panca cinta”.sistem pendidikan pancawardhana dilandasi dengan prinsip-prinsip:

1.      Perkembangan cinta bangsa dan cinta tanah air,moral nasional / internasional/ke agamaan ,

2.      Perkembangan kecerdasan,

3.      Perkembangan emosional – artistrik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin

4.      Perkembangan keprigelan atau kekerajinan tangan dan,

5.      Perkembangan jasmani.

6.      Moral panca cinta meliputi:

a.        

1)      FBSI beranggotakan unsur buruh murni

2)      Anggota FBSI harus buruh swasta

3)      FBSI berprinsip “trade unionisme”

4)      FBSI berada di bawah pembinaan Departemen Tenaga Kerja.

4.      Usaha PGRI Melawan PGRI Non-Vaksentral/PKI

PGRI tidak luput dari ancaman tersebut. Pada kongres IX PGRI di Surabaya (oktober 1959),infiltrasi PKI kedalam tubuh PGRI benar” terasa,dan lebih jelas lagi dalam kongres X di Jakarta(November 1962).

Kiranya perinsip “siapa kawan siapa lawan” berlaku pula dalam tubuh PGRI.”kawan”adalah semua golongan pancasilaisanti PKI yang Dalam Pendidikan mengamankan Pancasila,dan “Lawan”adalah PKI yang berusaha memnaksakan pendidikan.”pancacinta”dan “pancatinggi”. Akan tetapi kekuatan pancasilais d.PGRI masih lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi tantangan tersebut.
Setelah PKI di wakili oleh guru” ber orentasi ideology komunis tak mampu lagi melakukan taktik” penyusupan terhadap PGRI,mereka mengubah siasat dengan melakukan usaha terang”an untuk memisahkan dari PGRI.
Untuk menyelamatkan pendidikan dari berbagai ancaman dan perpecahan di antara guru,president sukarno turun tangan dengan membentuk majelis pendidikan nasional yang menerbitkan penpres no.19 thn 1965 tentang pokok” pendidikan pancasila akan tetapi pempres tersebut tidak berhasil mempersatukan organisasi ini
Sungguh perpecahan tersebut merupakan peristiwa yang sangat pahit bagi PGRI.

7.      PGRI sejak lahirnya orde baru

1.      Kesatuan aksi guru Indonesia KAGI

Peristiwa G30S/PKI merupakan puncak dari apa sebelumnya berlangsung dalam tubuh PGRI,yaitu perebutan pengaruh anti PKI dan pro PKI,infil Trasi dan fitnah Pro PKI berdirinya PGRI non-vaksentral dll.

Bersama para pelajar,mahasiswa,sarjana,dll,para guru anggota PGRI turun kejalan dengan meneriakan tritura (tri tuntunan rakyat) yakni :”bubarkan PKI,ritul 100 mentri,danturunkan harga-harga!”. Mereka membentuk kesatuan” aksi misal’a KAMI,KASI,sedangkan para guru” membentuk KAGI pada tanggal 2 februari 1966.
Perlu ditambahkan bahwa KAGI pada mulanya terbentuk dijakarta raya dan jawa barat, kemudian berturut” terbentuk KAGI di wilayah lainnya.
Tugas Utama KAGI adalah A.Membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsure” PKI “dan orde lama.B. menyatukan semua guru d.dalam organisasi guru yaitu PGRI.c. memperjuangkan agar PGRI menjadi organi sasi guru yang tidah hanya bersifat unotalistik tetapi juga independen dan non partai politik.
Bukti keberasilan kekuatan orde baru dalam kongres ini terlihat dari hasil” kongres di bidang unsure atau politik atau PB PGRI masa bakti XI adapun hasil” kongres XI adalah

v  Menjunjung tinggi HAM

v  PGRI diwakili secara resmi dalam DPRGR atau MPRS

v  Frontnasional di bubarkan

v  PGRI ditegaskan kembali sebagai organisasi yang bersifat UNITARISTIK, INDEPENDEN dan NON partai politik DLL. Selanjutnya, hasil XI PGRI di bidang organisasi :

v  INTENSIFIKASI penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers,Radio,TV dan Majalah Suara Guru.

v  Pendidikan kader organisasi secara teratur dan terencana

v  PGRI menjadi anggota WCOTP Dll.

2.      Konsulidasi organisasi pada awal orde baru

Menarik juga untuk di simak kembali seri tulisan harian kompas tahun 1967 yang berjudul PORAK PORANDANYA KERETA PGRI DI JAWA TENGAN tulisan ini merupakan “serangn” kepada PB PGRI masa perserikatan (kongres XI).
Pembentukan kaki d.jawa timur dan jawa tengah, antara lain untuk menyelamatkan PGRI dari kemelut politik pada saat itu hasilnya adalahkonferda PGRI di ke 2 daerah tersebut berhasil memilih pengurus daerah PGRI yang baru.

Pada tahun 1969 atas perdesakan nasib guru yang d.bentuk PGRI,pemerintang setuju untuk mencairkan tunjangan kelebihan mengajar bagi guru” SD di seluruh Indonesia
Hubungan PGRI dengan organisasi guru mulai di rintis kembali.Pada bulan juli 1966 secara resmi diterima menjadi anggota WCOTP dalam kongres guru se Dunia soel di Korea selatan.SEtelah itu,PGRI d.undang untuk mengikuti tradeunionleader course di negeri belanda selama 4 bulan,kursus di adakan 2 angkatan : Angkatan 1 pada tahun 1969 dan angkatan 2 1970.

3.      Arti Lambang PGRI

·         Bentuk cakra atau lingkaran melambangkan cita – cita luhur dan daya upaya manaikan pengapdian yang terus menerus

·         Ukuran,corak dan warna : bidang bagian pinggir rulingkara berwarna merah melambangkan pengabdian yang d.landasi kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat.Warna petih dengan tulisan persatuan guru republic Indonesia melambangkan paduan warna pinggir merah pitih melambangkan pengabdian pada Negara,bangsa dan tanah air Indonesia.

·         Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning melambangkan fungsi guru (pada penddidkan pra sekolah,dasar,menengah dan perguruan tinggi)dengan hakikat tugas pengabdian guru sebagai pendidikan yang besar dan luhur.

·         Nyala api dengan 5 sinar waena merah melambangkan arti ideologi dan arti teknis yakni sasaran budi pekerti,cipta,rasa,karsa,dan karya generasi.

·         4 buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tengak ( simetris)dengan warna corak putih melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai” moral,pengetahuan,keterampilan,dan akhlak bagi tingkatan lembaga” pendidikan,pra sekolah,dasar,menengah, dan tinggi.

·         Warna dasar tengah hijau melambangkan kemakmuran. Arti keseluruhan :

Guru Indonesia dengan itikad dan kesadaran yang murni dengan segala keberanian, keluhuran jiwa dan kasih sayang senan tiasa menunaikan darma baktinya kepada Negara, tanah air dan bangsa Indonesia dalam budi pekerti cinta, rasa, karsa, dan karya generasi bangsa menjadi manusia pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan dan akhlak yang tinggi. Penggunaan :

1.      Sebagai lambang atau lencana

2.      Sebagai panji resmi dalam upacara dan panji hiasan

3.      Di pancangkan mendampingi bendera nasional merah putih dalam upacara/pertemuan organisasi oleh PGRI.

4.      Berdirinya YPLP-PGRI dan wisma guru kongres XIV PGRI th. 26-29 Juni di Jakarta menghasilkan salah satu keputusan penting yaitu mengenai wisma guru.

Untuk melaksanakan keputusan kongres BP PGRI membentuk YPLP-PGRI dengan akta notaries Moh.Ali No. 21 tgl. 31 maret 1980 yang berlaku sejak tgl. 1 Januari 1980. Yaitu melakukan pembinaan , pengelolaan , dan penggembangan lembaga pendidikan PGRI di seluruh Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada PB PGRI Hikmah dan manfaat dari yang diambil dari ketetapan PGRI sebagai organisasi profesi adalah,

1)      Medan perjuangan, pengbdiaan dan kekaryaan anggota PGRI dapat makin ditingkatkan dan dimantapkan

2)      Upaya peningkatan mtu profesionalisme para anggota PGRI.

3)      Dapat dipupuk rasa kesatuan dan kesatuan yang makin kokoh.

10.  Refeleksi tentang masa depan PGRI

Apa bila kita dengan sadar dan sengaja menyediakan waktu untuk meneliti kembali secara cermat gagasan”, pola tindakan dan prestasi PGRI sejak awal berdirinya sampai sekarang maka kita temukan kembali bahwa pada hakikatnya PGRI adalah sebuah organisasi propesi pendidik dan pada umumnya dan para guru pada khususnya .berdasarkan pengamatan ertahun”,tampak jelas bahwa PGRI seperti organisasi yang lainnya mempunyai pengalaman yang penting dalam rangka mensukseskan strategi yang bersifat kuantitatif,dalam arti menggalang masa secara politis,terutama waktu menjelang pemilu.
Masa depan menuntut semakin tingginya kualitas dari pada kuantitas (jumlah anggota).
PGRI sangat berpengalaman dalam melayani para anggota’a yang sebagian besar guru SD; sementara peningkatan kualitas propesi di perlukan oleh para guru para semua jenis dan jenjang pendidikan untuk itu,PGRI di tuntut untuk lebih akrab dengan berbagai permasalahan yang di hadapi oleh para guru sekolah menengah,dan bahkan para dosen di petrguruan tinggi.